BATULICIN, Newskalsel.com Advetorial Khusus – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) melakukan penandatanganan perjanjian sumbangan pihak ketiga (SP3).
Perjanjian SP3 ini di tandatangani oleh Direktur Utama PT PTP, Rino Wisnu Putro selaku pihak kesatu. Kemudian Bupati Tanbu, dr HM Zairullah Azhar selaku pihak kedua, belum lama ini, di Jakarta.
Bupati Tanbu Zairullah Azhar mengatakan pemberian sumbangan ini bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan.
Adapun dasar perjanjian SP3 di antaranya yakni kesepakatan bersama antara Pemkab Tanbu dengan PT PTP tanggal 18 Agustus 2023. Tentang pengembangan layanan jasa barang di perairan Muara Satui dan Bunati Kabupaten Tanah Bumbu.
Kemudian, Nota Kesepahaman antara PT PTP dengan PT Eps Shipping tanggal 10 November 2023 tentang kerjasama pengoperasian floating crane dalam rangka Transshipment Coal Project.
SP3 tersebut diperoleh dari pelayanan kegiatan jasa kepada PT Borneo Indobara (PT BIB) di wilayah perairan Satui dan Bunati, Kabupaten Tanah Bumbu.
Untuk pemberian sumbangan tersebut berlaku antara pihak Kesatu dengan PT BIB terhitung sejak Februari 2024 – Januari 2025.
Sumbangan yang diberikan kepada pihak Kedua (Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu) berasal dari pendapatan yang di terima oleh pihak Kesatu dari mitra kerjasama dalam hal ini adalah PT BIB dalam pelaksanaan pengoperasian pekerjaan jasa Ship to Ship (STS) kargo batu bara di anchore area Muara Satui dan Bunati.
Turut mendampingi Bupati pada penandatanganan perjanjian SP3 tersebut yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tanbu Eka Saprudin. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanbu Deny Hariyanto, dan Kepala Dinas Perhubungan Tanbu Setia Budi.
Zairullah Azhar Sebut Investasi Ditanbu Lampai Target
BATULICIN – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2023 di gelar Kamis (7/12/2023) di Jakarta.
Di temui usai menghadiri Rakornas, Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Zairullah Azhar mengatakan realisasi investasi tahun 2023 di Tanbu melebihi target.
Ia mengungkapkan untuk Kabupaten Tanah Bumbu target tahun 2023 untuk investasi sebesar Rp 2,4 Triliun, terealiasasi sebesar Rp 5,8 Triliun.
Menurutnya, investasi memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Tanah Bumbu.
Seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terjadinya perputaran ekonomi yang merata.
Salah satu komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berusaha, maka Pemkab Tanbu pada tahun 2024 membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).
Keberadaan MPP ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Sementara itu, Rakornas Investasi 2023 di buka langsung Presiden RI Joko Widodo dan hadir ratusan Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Rakornas kali ini mengangkat tema Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan.
Kepala DPMPTSP Andrianto Wicaksono, mengatakan tidak semua Gubernur, Bupati, dan Walikota yang di undang pada acara tersebut.
Hanya daerah yang realisasi investasi memenuhi target saja di undang. Satu di antaranya yang hadir adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
Andrianto menyampaikan Rakornas Investasi di laksanakan setiap tahunnya untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya.
Selain itu, juga melakukan evaluasi kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah daerah.
Sekedar informasi, pada Rakornas tersebut ada berbagai topik yang di diskusikan.
Yakni, pembangunan ekosistem investasi mengantisipasi megatrend dunia 2045, dan transformasi tata kelola pemerintahan untuk peningkatan investasi di daerah.
Kemudian, optimalisasi regulasi persetujuan pembangunan gedung sebagai katalisator kemudahan berusaha.
Dukungan kebijakan dalam rangka peningkatan investasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Serta, peta jalan upaya percepatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah.
