BATULICIN, Newskalsel.com Advetorial Khusus – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menerima penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Bupati Tanbu dr HM Zairullah Azhar di wakili Sekda Ambo Sakka menerima langsung penghargaan tersebut, Rabu (16/01/2024) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Penghargaan di serahkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman.
Sebelumnya, Ombudsman merilis hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, bagi pemerintah daerah di Kalsel.
Pemerintah daerah yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di tahun 2023 di bandingkan tahun 2022.
Salah satu pemerintah daerah yang menerima penghargaan tersebut yakni Pemkab Tanbu.
Adapun nilai opini kualitas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 Pemkab Tanbu mengalami peningkatan signifikan di banding tahun 2022.
Yakni masuk zona hijau kategori A dengan nilai 88,68.
Diantaranya, satuan unit pelayanan yang memberikan kontribusi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 92,11 zona hijau kategori A.
Dinas Sosial 90,37 zona hijau kategori A, Puskesmas Darul Azhar dengan nilai 89,45 kategori A masuk zona hijau.
Dinas Pendidikan, Puskesmas Batulicin dan DPMPTSP masing-masing zona hijau dengan kategori B.
Sekda Ambo Sakka mengatakan prestasi yang di raih ini sangat luar biasa.
Pemkab Tanbu bertekad untuk tahun 2024 tentunya akan meningkatkan predikat yang tertinggi di Kalimantan Selatan.
“Mudah-mudahan nantinya masuk 10 besar secara nasional,” ucapnya.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target nasional yakni dengan mendongkrak nilai kepatuhan kategori B menjadi A.
Dengan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) DPMTSP Tanbu, dan pembenahan pelayanan di satuan kerja Pendidikan, Kesehatan dan Puskesmas.
Tingkatkan Pelayanan Publik Melalui Forum Konsultasi Publik
BATULICIN, Wartabanua.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Bappedalitbang menggelar Rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, di Auditorium Kapet, Simpang Empat,Selasa (09/01/2023) pagi.
Forum Konsultasi Publik yang di laksanakan ini, merupakan rangkaian dari proses perencanaan pembangunan, untuk mematangkan rancangan awal RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu. “Perencanaan pembangunan daerah ini merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan,” Kata Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar saat membuka kegiatan.
Zairullah berharap, Konsultasi Publik ini harus betul-betul dapat menjadi forum yang menentukan arah rencana kebijakan pembangunan jangka panjang, dengan mengedepankan skala prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025-2045.
“Perlu saya tekankan, bahwa dalam rangka menuntaskan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, Perangkat Daerah terkait, diharapkan mampu mengakomodir usulan masyarakat secara efektif, cermat dan terencana, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Forum Konsultasi Publik, Abdul Malik dalam laporannya menyebut bahwa kegiatan ini digelar guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, untuk selanjutnya akan dituangkan kedalam berita acara Forum Konsultasi Publik.
Forum Konsultasi Publik ini juga sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 22 ayat 1. Kegiatan tersebut dihadiri oleh DPRD Tanah Bumbu, MUI, Kemenag, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus Seluruh Camat, Seluruh Lurah dan Kades, Kepala Puskesmas, PKK, Direktur BUMN, Direktur Perusahaan dan Direktur Bank.
