Menu

Mode Gelap
Tahun Ini Pemkab Tanbu Bangun Stadion, Bukti Komitmen Bupati Zairullah Dukung Kemajuan Olahraga Pasar Murah dan Wadai Ramadhan Desa Karang Bintang Langsung Diserbu Warga Satgas Pangan Tanbu Pantau Harga Pangan Jelang Ramadhan Wabup Muh Rusli Resmikan Mushola Baitul Atiq di Kelurahan Kampung Baru Kunjungi DPR RI Pemkab Tanbu Lakukan Audensi Dengan Fraksi PKB

Advetorial · 1 Nov 2023 03:22 WIB ·

Dua Raperda Disepakati Eksekutif Legislatif, Yakni Tentang Administrasi Kependudukan dan Penyelenggaran Jalan


 Dua Raperda Disepakati Eksekutif Legislatif, Yakni Tentang Administrasi Kependudukan dan Penyelenggaran Jalan Perbesar

BATULICIN – Dua Raperda di Kabupaten Tanah Bumbu disahkan setelah mrlalui pembahasan di paripuran DPRD Tanah Bumbu.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanbu, H Saod Ismail Kholil Alydrus itu reami ditandatangi bersama Bupati Tanah Bumbu melalui Sekretaris Daerah H AmboSakka.

Yangvamana diketahui, dua raperda yang telah ada kesepakatan menjadi peraturan daerah, yakni tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta penyelenggaraan jalan.

“Kalau melihat undang undangnya, ini masuk Keppres 2014 tentang grand desain kependudukan di Indonesia,salah satu implikasinya itu adalah peraturan daerah di seluruh daerah di Kabupaten kota,” kata Bupati melalui sekda dalam rangka pengesahan 2 buah Raperda Selasa (31/10/2023) di gedung DPRD Tanbu.

Kenapa raperda tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta penyelenggaraan jalan, penting, menurutnya, karena jumlah penduduk harus update terus hingga menghadapi pemilu 2024 tentu harus ril.

Rencana pembangunan setiap tahun harus mempertimbangkan data penduduk, termasuk jumlah penduduk miskin di Tanah Bumbu.

“Kemarin ada perdebatan antara pemerintah daerah dan BPS, kerena menurut BPS itu ada 16 ribu lebih orang miskin di Tanah Bumbu. Namun setelah turunnya Tim ternyata setelah meneliti kebawah itu hanya 5000 an orang miskin,”ucapnya.

Meski adanya peraturan daerah kependudukan, kantong kemiskinan dapat dipetakan dan diintervensi sesuai ketentuan.

Menurutnya, Ini penting kerena harus menyadari bahwa suatu daerah yang lengah terhadap pembinaan SDM itu akan kewalahan.

Terkait Perda jalan, Sekda juga menjelaskan bahwa selama ini terperangkap oleh anggapan masyarakat terkait tragedi KM 171. Yang mana jalan tersebut sebenarnya bukan menjadi kewenangan Kabupaten.

“Dengan perda itu, SKPD harus sosialisasikan bahwa setiap jalan punya kewenangan sendiri, baik nasional, propinsi, maupun kabupaten,” pungkasnya. (ril)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

BPJS Kesehatan Cabang Tanah Bumbu Kotabaru Berikan Penghargaan Kepada Badan Usaha

28 Mei 2024 - 04:39 WIB

Raih 11 Kali Opini WTP Berturut Turut Bupati Zairullah Azhar Ajak 12 Kepala Daerah Baca Solawat Badar.

7 Mei 2024 - 00:53 WIB

Delegasi Kejari Tanbu, Juara Kategori 5K Internal Jaksa di Adhyaksa Internasional Run 2024

28 April 2024 - 06:31 WIB

BPBD Tanbu kerahkan 20 personil amankan puncak Mappanre Ri Tasi’e

28 April 2024 - 05:25 WIB

Meriahkan Mappanre Ri Tasie, Dinas Perikanan Tanbu Bersama HNSI dan Avian Bagikan Cat

27 April 2024 - 06:04 WIB

PT BIB Buka Seleksi Beasiswa 85 Anak Berprestasi, Kuliah di Institute Teknologi Sains Bandung (ITSB)

25 April 2024 - 06:29 WIB

Trending di Advetorial