BATULICIN,Newskalsel.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belakangan ini terus disudutkan akibat longsornya Jalan Nasional di KM 171 Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, padahal semuanya bukan kewenangan daerah melainkan Pemerintah Pusat.
Namun, masyarakat seakan tidak mau mengerti, padahal berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama TNI Polri, untuk penanganan jalan alternatif agar arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar.
Bupati Tanah Bumbu dr HM Zairullah Azhar bersama Kasdim 1022 Tanahbumbu, Mayor Inf Priya Firmansyah, bersama Camat Satui Kadri Mandar dan Kadiskominfo Ardiansyah, menanggapi hal tersebut karena segala upaya telah dilakukan dan terus berjalan.
” Soal Jalan KM 171 Satui, semuanya bukan kewenangan kami, itu dari Balai Jalan Nasional pusat yang ada di Banjarmasin. Kalau ditanya lagi soal pertambangan, siapa yang mengatur semuanya, itu adalah pemerintah pusat, kami di daerah tidak pernah dilibatkan apalagi rekomendasi dari daerah pun juga tidak dilibatkan, muncul persoalan seperti ini malah daerah yang disalahkan, ” kata Zairullah dihadapan awak media di ruang rapat Bupati, Kamis (20/10/2022) siang.
Kendati demikian, untuk kepentingan masyarakat banyak karena yang melintas bukan hanya warga Tanahbumbu, melainkan Kotabaru bahkan yang ke arah IKN.
Akses jalan sudah terputus sehingga pihak forkopimda sudah mengambil langkah agar transportasi tetap berjalan dengan lancar, dengan membuka jalur alternatif ini.
Adapun jalur alternatif yang telah disediakan ada dua macam yaitu untuk roda 6 keatas dan ada yang untuk roda empat.
Untuk diroda enam keatas, bisa melewati Jalan Alternatif lama dari arah Banjarmasin ke Batulicin yaitu dari Simpang Sompul – Jalan HB Putra – Jalan Desa Jombang – Jalan Poros, dan sebaliknya.
Sementara untuk jalur roda empat, Pemerintan Daerah telah membangun jalan Alternatif dan membebaskan lahan warga yaitu dari KM 170 – Jalan Haouling HB Putra – Jalan Jombang – Jalan Poros KM 171 yang sudah dilakukan perkerasan walau masih belum 100 persen.
” Nah ini upaya Pemda untuk memberi kelancaran arus lalu lintas kita. Jangan sampai, akses jalan tidak bisa dilintasi karena akan berpengaruh pada sandang pangan ke Batulicin, Kotabaru dan arah IKN, ” kata Zairullah.
Bukan hanya itu, setelah dikeraskan, Pemda saat ini sudah berkoordinasi dengan Forkopimda dan DPRD dan bila disetujui diakhir bulan ini, maka akan dilakukan pengaspalan.
” Ini semua kami lakukan untuk kepentingan orang banyak. Jadi, ayo sama-sama memberikan pemahaman agar dipahami bersama. Karena dari Balai Jalan Nasional tetap ngotot mempertahankan jalan area longsor itu. Makanya kita di daerah yang berpikir demi kepentingan masyarakat, ” katanya.
Terkait tuduhan masyarakat ada pungli diarea tersebut, ini menjadi pertanyaan besar, darimana asal pungli tersebut. Karena yang ada saat ini, petugas justru membantu dan membagikan makanan dilokasi jalan alternatif itu.
Kasdim Mayor Inf Priya juga menambahkan, hal-hal seperti jni memperkeruh suasana, karena apabila ada yang seperti itu, pihaknya akan melakukan langkah tegas bersama pihak kepolisian.
” Isu-isu miring seperti ini menyesatkan. Kita berupaya membantu kelancaran transportasi lalu lintas, malah diisukan dengan berbagai macam. Makanya sekarang ini kami sudah mengantongi nama-nama yang membuat atau memprovokasi dikapangan, nanti kita akan panggil. Tetapi sementara ini kami fokus pengamanan jalur deki kelancaran lalu lintas, ” katanya.
