Menu

Mode Gelap
Tahun Ini Pemkab Tanbu Bangun Stadion, Bukti Komitmen Bupati Zairullah Dukung Kemajuan Olahraga Pasar Murah dan Wadai Ramadhan Desa Karang Bintang Langsung Diserbu Warga Satgas Pangan Tanbu Pantau Harga Pangan Jelang Ramadhan Wabup Muh Rusli Resmikan Mushola Baitul Atiq di Kelurahan Kampung Baru Kunjungi DPR RI Pemkab Tanbu Lakukan Audensi Dengan Fraksi PKB

Advetorial · 9 Sep 2022 00:43 WIB ·

Tinjau Jalan Longsor dan Pemukiman Warga, Sekda Tanbu Bentuk Tim Independen di Bawah Kendali Pemerintah Daerah


 Tinjau Jalan Longsor dan Pemukiman Warga, Sekda Tanbu Bentuk Tim Independen di Bawah Kendali Pemerintah Daerah Perbesar

BATULICIN,Newskalsel.com – Sekretaris Daerah H Ambo Sakka bersama Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H. Supiansyah, didampinggi Wakil Ketua DPRD dan beberapa Anggota DPRD serta Forkopimda meninjau lokasi longsor Jalan Nasional dan rumah warga yang retak-retak di lingkungan RT07 Desa Satui Barat Kecamatan Satui, Kamis, (8/9/2022).

Kegiatan ini merupakan menindaklanjuti dari aduan masyarakat yang terjadi di lokasi tersebut, diduga akibat adanya aktivitas pertambangan batubara yang tidak terkontrol.

Diketahu saat ini ruas jalan Provinsi Km 171 mengalami keretakan dan penurunan sepanjang kurang lebih 300 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter.

Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H Ambo Sakka mengatakan, Pemerintah daerah akan membentuk tim independen yang diberada dibawah kendali pemerintah daerah terkait penyelesaian kerusakan jalan dan pemukiman warga.

” Pihak perusahaan juga akan mengembalikan atau menimbun lokasi keretakan sehingga konstruksi jalan tidak akan berubah lagi,” Kata Sekda Tanbu.

Dengan di bentuknya tim tersebut tentunya akan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan jalan maupun pemukiman warga yang terdampak oleh aktivitas pertambangan saat ini.

” Mudah mudahan dengan waktu sekitar 15 hari kedepan semua kesepakatan akan menemukan titik kesepatan warga terkait permasalahan ini,” Tuturnya.

Adapun tuntutan masyarakat kepada pihak perusahaan hanya ganti rugi bangunan rumah, tanah serta jaminan hidup, sebab mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasa untuk menenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Sedangkan untuk penghentian aktivitas tambang, saat ini untuk segala macam perizinan ada di pusat, sehingga kewenangan tersebut ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah memberikan rekomendasi dampak dari aktivitas pertambangn tersebut.

Saat ini, kita juga menunggu hasil dari kajian balai jalan apakah jalan ini akan di alihkan atau tetap digunakan, sebab jalan ini merupakan kewenagan balai jalan,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Guru Wildan Himbau Warga Kalsel Ciptakan Pemilu Damai Dan Pilih Prabowo Gibran

9 Februari 2024 - 07:13 WIB

Camat Simpang Empat Hadiri Peringatan Isra Miraj di Ponpes Alasmaul Husna

29 Januari 2024 - 23:13 WIB

Pemkab Tanah Bumbu Gandeng Mitra Kerja dan CSR, Tekan Angka Stunting

29 Januari 2024 - 23:12 WIB

Sebanyak 1275 PPPK Menunggu SK, Kepala BKPSDM Tanbu Sebut Masih Proses Pengusulan NIP

28 Januari 2024 - 00:03 WIB

Studi Mekanisme Pembahasan Penjadwalan LHP BPK, Banmus DPRD Tanbu Kunker ke Kabupaten PPU

27 Januari 2024 - 23:15 WIB

BPS dan KominfoTanbu, Ekspose Nilai Tukar Petani

26 Januari 2024 - 00:10 WIB

Trending di Advetorial